Musrenbang RKPD 2026, Bupati Batola Tekankan Pentingnya Sinergi dalam Merumuskan Arah Pembangunan

Teks foto: 1. Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi didampingi Wakil Bupati Herman Susilo memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2026, 2. Foto bersama usai Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Aula Selidah Marabahan, Senin (14/4/2025). (Ist)

Marabahan, wartaberitaindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam menyusun arah pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Acara yang berlangsung pada Senin, 14 April 2025 di Aula Selidah Marabahan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Batola, H. Bahrul Ilmi dengan
mengusung tema, “Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan.”

Bacaan Lainnya

Tema tersebut menegaskan pentingnya peran kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi utama pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkesinambungan.

Bahrul Ilmi dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

Dan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan.

“Jika kita bersama-sama, sejalan dan sepemikiran, saling bahu membahu bekerja, maka apa yang menjadi cita-cita kita, InsyaAllah akan tercapai,” ungkapnya.

Kepala Bappelitbang Batola Munadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari penjaringan usulan di tingkat desa dan kecamatan. Dari 2.061 usulan masyarakat, telah diprioritaskan menjadi 603 usulan yang akan dibahas lebih lanjut sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan kapasitas keuangan yang tersedia.

Munadi juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah, di antaranya:

Tingkat kemiskinan turun dari 4,60% (2023) menjadi 4,36% (2024), target 2026 sebesar 4,21%

Pengangguran terbuka turun dari 3,42% menjadi 3,41%, target 2,76% pada 2026

Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,91% menjadi 5,02%, target 2026 sebesar 5,11%

IPM naik dari 70,67 menjadi 71,4 dengan target 72,7 di tahun 2026

Gini Rasio membaik dari 0,312 menjadi 0,272, dengan target 0,2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 62,66 menjadi 64,02, target 65,6

Musrenbang ini diikuti oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan tujuan merumuskan Rancangan Akhir RKPD 2026 berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh para perwakilan pemangku kepentingan, yang menjadi dasar penyusunan dokumen RKPD tahun 2026. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan diskusi kelompok terkait pembahasan dan penyelarasan usulan dari Musrenbang kecamatan, untuk menentukan program prioritas yang akan dimuat dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang.

Melalui forum Musrenbang ini, aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan disampaikan, didiskusikan, dan diformulasikan menjadi arah kebijakan yang konkret. Setiap usulan menjadi dasar untuk merumuskan program prioritas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam siklus pembangunan daerah, di mana pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan yang berkualitas, berorientasi pada hasil serta mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari perencanaan yang inklusif hingga langkah nyata di lapangan, Musrenbang RKPD 2026 menjadi pijakan strategis bagi pembangunan Barito Kuala ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala optimis dapat mewujudkan pembangunan yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Hadir dalam Musrenbang ini Wakil Bupati Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD, para Camat, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *