Marabahan, wartaberitaindonesia.com – Pemerintah kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2024.
Acara yang dilaksanakan di Aula Selidah, Marabahan, Jumat (01/11) dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Batola Dinansyah diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Drs. H. Samson, M.Si.
Pj Bupati Dinansyah dalam sambutan tertulisnya menyampaikan dalam penyusunan KRB, terdapat banyak hal teknis yang perlu dilaksanakan agar menjadi dokumen KRB yang valid dan mendekati kesesuaian terbaik dengan kondisi di lapangan.
“Kajian resiko bencana penting disusun karena membantu menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman bencana,” ujarnya.
Kemudian lanjutnya, membantu meningkatkan efektivitas perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta membantu menjamin keselarasan arah efektivitas penyelenggarakan penanggulangan bencana.
Sementara, rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan rencana umum dan menyeluruh untuk mengatasi bencana di suatu wilayah dan disusun berdasarkan hasil pengajian resiko bencana daerah.
“RPB mencakup seluruh tahapan bencana mulai dari pra-bencana, saat bencana hingga pasca bencana,” terangnya.
Dinansyah mengingatkan, catatan sejarah kejadian bencana di wilayah Batola menunjukkan bahwa daerah ini termasuk daerah rawan akan bencana dengan jumlah kejadian bencana yang terjadi setiap tahun, seperti bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan puting beliung.
Oleh karena itu dia mengharapkan melihat besarnya jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari bencana, maka Pemkab Batola melalui BPBD Batola dapat menyusun dokumen KRB dan RPB tahun 2024 dengan baik.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya harapkan kepada para perangkat daerah dan seluruh camat, agar mendukung dan membantu dalam proses penyusunan dokumen KRB dan RPB ini, sehingga resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana bisa tersusun dengan baik dan sistematis,” pungkasnya.
FGD diikuti oleh perwakilan DPRD Batola, unsur Forkopimda, Pejabat Esselon II, Kepala Basarnas dan Daops Manggala Agni Banjarmasin, camat se-Kabupaten Batola, Pimpinan PT. PLN. PDAM, Ketua Organisasi Masyarakat dan seluruh jajaran BPBD Batola.
