Kandangan, wartaberitaindonesia.com – Ketua Technical Delegate (TD) Porprov Kalsel XI HSS cabang olahraga (cabor) Karate, H Fawahisah Mahabatan memberikan klarifikasi terkait Walk Out (WO) yang dilakukan Kontingen Karate Kabupaten Banjar.
WO yang dilakukan Tim karate Kabupaten Banjar lantaran sejumlah atletnya tidak bisa turun bertanding pada Porprov XI HSS. Mereka tidak bisa unjuk gigi lantaran sebelumnya tidak berpartisipasi pada Kejurprov.
Kepada awak media yang berhadir di Kandangan, Sabtu (5/11/22), Fawahisah menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan tim keabsahan atau verifikasi dan tim TD hanya mematuhi aturan yang telah dibuat untuk Porprov dari Koni Provinsi ke Koni Daerah.
“Dari acuan itu dipersyaratkan bahwa, yang pertama mengikuti Porprov adalah yang telah mengikuti Kejurprov. Sementara Kabupaten Banjar memaksakan yang tidak ikut Kejurprov dapat ikut Porprov,” kata Fawahisah.
Menurut Fawahisah, Kabupaten Banjar tetap bersikeras. Padahal, aturan itu sudah diperjelas dan dipertegas dalam Handbook.
Terkait informasi tersebut yang dibilang begitu cepat oleh Kabupaten Banjar cabor Karate, hal itu dibantah keras oleh H Fawahisah Mahabatan. Pasalnya, kata dia hal itu salah dan menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada Kon5i.
“Karena yang menyebarkan Handbook itu adalah KONI. KONI Provinsi sebagai induk organisasi yang memverifikasi data dan administrasi,” jelasnya.
Fawahisah menduga lantaran kecewa, oknum ofisial tim karate Kabupaten Banjar kemudian menarik dan menahan id card atlet mereka yang akan bertanding. Padahal sebagian dari atlet karate Kabupaten Banjar yang memenuhi syarat, masih termasuk dalam Drawing dan siap untuk bertanding.
“Orangtua dari atlet yang bisa bertanding itu kemudian mendatangi kami, dan menanyakan kenapa anaknya tidak bisa bertanding. Kami jelaskan bahwa mereka tidak bisa bertanding lantaran tidak memegang id card. Sementara id car itu merupakan salah satu kelengkapan wajib yang harus dimiliki atlet. Kalau tidak ada id card, otomatis tidak bisa bertanding,” urainya.
Sementara dari aturan, lanjut Fawahisah, sebagai atlet yang sudah lolos sudah boleh untuk bertanding dan tidak ada aturan untuk ditarik. Fawahisah pun mengaku sangat menyayangkan hal ini karena justru merugikan atlet yang dapat bertanding.
“Yang rugikan atlet, sementara pengurus tidak memahami tentang itu,” tuturnya.
“Jadi TD ini hanya mengatur, menyikapi dan penegakan aturan-aturan yang telah dipersyaratkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bidang Humas KONI kabupaten Banjar, Adi Permana S.Sos membenarkan kontingen karate mereka memilih walk out.
“Memang ada kendal Adi Cabor Karate, utamanya terkait masalah regulasi. Saat itu pimpinan karate kabupaten memutuskan walk out,” ungkapnya, Minggu (6/11/22)
Adi pin menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi pembelajaran dan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi internal agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Kita pun prihatin atas kejadian ini. Imbasnya, target medali di Cabor ini, harus kita relakan. Padahal kita melihat banyak karateka potensial yang bisa mendulang medali untuk kabupaten Banjar,” tambahnya.
Terkait keberatan kontingen karate kebupaten Banjar, Adi memberikan lampu hijau kepada pengurus untuk melakukan protes secara resmi.
“KONI mempersilahkan untuk melakukan protes. Tapi tetap harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengenai hal-hal lain, tetap akan kami diskusikan secara internal,” pungkasnya.
