Banjarmasin,wartaberitaindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menilai potensi
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Batulicin layak menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Hal itu dikatakan Yani Helmi kepada awak media usai kegiatan monitoring DPRD Kalsel oleh Komisi II di PPI Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (8/7)
Dijelaskannya, penilaian tersebut bukan tanpa alasan jika diproyeksikan mobilitas pelelangan maupun bongkar muat serta hasil tangkapan nelayan.
“Tentunya hal ini perlu didorong dengan pembangunan infrastruktur demi penopang PAD,” ujarnya.
Menindaklajuti penetapan target usulan PPI Batulicin untuk optimalisasi penerimaan kas daerah harus menjadi fokus semua pihak khususnya stakeholder saling bersinergi dalam memperjuangkannya.
Seperti diketahui PPI Batulicin telah melakukan manuver agresif dalam merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang siap dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN dengan tujuh item program pekerjaan guna direalisasikan di tahun 2023 mendatang.
“Meski faktanya APBD Pemda belum cukup mendukung, namun akan mengkomunikasikannya kepada Bakeuda dan Bappeda Provinisi Kalsel,” terangnya.
Sementara, Kepala PPI Batulicin, Akhmad Syarwani
mengungkapkan sebagai bentuk peningkatan penerimaan kas daerah sesuai target Pemprov Kalsel senilai Rp400 juta dalam APBD perubahan 2022 dimana sebelumnya hanya dikisaran angka Rp300 juta dalam satu tahun.
Ia menjelaskan saat ini pihaknya fokus pengembangan kawasan pelabuhan menjadi skala prioritas rencana strategis berdasarkan UUD Nomor 23 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan.
“Terpenting mengoptimalkan pelayanan publik didukung sarana prasarana yang mumpuni,” tukasnya.
