Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadirkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalsel untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Ada beberapa yang hal menjadi fokus dengan wacana pengembangan energi hijau di antaranya rekomendasi Dinas ESDM untuk mendorong penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik bagi para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Ini tentu sejalan upaya menjaga energi SDA kita bisa diperbaharui serta lebih ramah lingkungan bebas dari polisi udara, ” kata Anggota Pansus III DPRD Kalsel, Habib Yahya Assegaf, Kamis (17/04) di Banjarmasin.
Selain itu pihaknya juga menyoroti masih adanya 13 desa di Kalsel belum teraliri listrik hingga saat ini, tersebar di tiga Kabupaten yakni Kotabaru, Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Tengah.
Fakta ini sungguh miris dan ini menjadi tugas bersama khususnya Pemerintah Daerah bisa memperhatikan kondisi rakyatnya
“Kami telah meminta Dinas ESDM agar membuat program penanganan jaringan listrik gratis ke rumah-rumah warga di desa-desa tersebut, karena listrik termasuk kebutuhan dasar,” ujarnya.
Menurut Politisi Gerindra ini dengan jabatan dan amanah yang diemban kelak akan diminta pertanggung jawaban, maka ebagai wakil rakyat telah menyampaikan realitas di lapangan, oleh karena itu dirinya berharap masalah listrik ini segera dianggarkan.
“Kami memahami tantangannya pada infrastruktur dan akses ke wilayah tersebut. Tapi, bagaimana pun pemenuhan listrik di 13 desa itu harus menjadi fokus kita bersama,” tukasnya.
