Kandangan, wartaberitaindonesia.com – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2025 dalam rapat paripurna, Senin (14/7/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten HSS, Husnas yang dihadiri segenap anggota dewan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda HSS Zulkifli.
Dalam pembahasan Raperda APBD-P 2025 tersebut, Jubir Frakasi PKS Yusperi berharapan pemerintah daerah dapat mendengarkan dan mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten HSS yang telah diserap Fraksi PKS.
“Fraksi PKS sepakat untuk terus melakukan proses pembahasan Raperda APBD-P ketahanan selanjutnya,” ujar Yusperi.
Jubir Frakasi Nasdem Rudi Maulidi, mengatakan pihaknya sangat memahami dan maklum atas pelaksanaan perubahan APBD 2025, sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami harap APBD-P 2025 ada peningkatan pendapatan dan belanja daerah dari yang ditargetkan sebesar 7,14 persen,” ujar Rudi.
Jubir Fraksi Golkar Muhlis Ridani, mengatakan setelah melakukan penelaahan APBD-P 2025 telah menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025, untuk menekankan efisiensi belanja.
“Kami harap pelaksanaam APBD-P, Pemkab HSS merealisasikan program yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhlis.
Jubir Fraksi PKB Mariana, meminta Pemkab HSS untuk lebih mensejahteraan masyarakat dan menyiapkan langkah-langkah strategis, terutama peningkatan layanan kesehatan, pertanian, inprastruktur, pasar dan pelayanan parkir.
“Pelaksanaan APBD-P 2025 harus harus memperhatikan masyarakat tidak mampu dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.
Jubir Fraksi PDI P Muhammad Rizali, meminta APBD-P 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program yang mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal dan pengembangan destinasi wisata.
“Kepala OPD harus mampu menafsirkan dan menerjemahkan RPJMD 2025-2029, untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati, membangun desa dan menata kota,” ujar Rizali.
Jubir Fraksi Gerinda Mutia Silapana, pihaknya menyetujui ranperda APBD-P 2025 untuk dibahas ketahapan lebih lanjut, sehingga dapat ditetapkan Perda.
Sementara itu, Jubir Fraksi PPP Gelora JUNI, meminta dalam penyusunan APBD-P 2025 diharapkan mengedepankan prinsip dan transparansi, sehingga seluruh proses perencanaan penganggaran dapat mengakomodir kepetingan masyarakat.
“Kami harap APBD-P dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Juni.
