Buntok, wartaberitaindonesia.com
– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) setempat. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas sekaligus mengevaluasi program pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di desa-desa yang dinilai belum merata.
RDP yang berlangsung di ruang rapat DPRD Barsel pada Selasa (12/8/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Barsel, Hj. Yangsi Hartini. Hadir dalam kesempatan itu Asisten II Setda Barsel Rahmad Nuryadin, Kepala Dinas Perkimtan Beni Mahar, beserta jajaran teknis terkait.
Hj. Yangsi Hartini menjelaskan, sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus), RDP ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, guna memastikan setiap program infrastruktur daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata.
“Masih banyak titik jalan desa yang gelap total. Padahal, keberadaan lampu jalan sangat vital untuk mendukung aktivitas dan menjamin keamanan warga pada malam hari,” ujar Yangsi.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya meminta agar alokasi anggaran untuk pemasangan PJU memprioritaskan wilayah dengan mobilitas tinggi dan daerah yang rawan kecelakaan.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD juga mendorong Dinas Perkimtan untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan titik-titik rawan gelap. Menurut Yangsi, keterlibatan warga akan memastikan program tepat sasaran dan mengurangi potensi tumpang tindih dengan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Pemasangan lampu harus merata, transparan, dan berkelanjutan. Jangan hanya terfokus di wilayah perkotaan saja,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II meminta Dinas Perkimtan untuk menyampaikan laporan progres realisasi anggaran dan pemasangan secara berkala hingga tingkat desa, sebagai bahan pemantauan dan pengawasan.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Barsel menyatakan komitmennya untuk mempercepat pemetaan wilayah prioritas. Pihaknya berjanji akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada tahun 2025 dan mengusulkan tambahan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan jika diperlukan, demi mewujudkan pemerataan PJU di Barsel.
