Buntok, wartaberitaindonesia.com – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, kembali melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya diskors pada 12 Maret 2025. Rapat lanjutan yang digelar Jumat, 14 Maret 2025 di ruang rapat gabungan komisi DPRD ini membahas sejumlah isu strategis bersama jajaran eksekutif daerah.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, Ir HM Farid Yusran MM.
Hadir Sekretaris Daerah, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito.
Isu pertama yang menjadi
sorotan dalam RDP ini adalah kondisi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat administratif untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Farid menyampaikan, ada peluang bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh honor melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sementara itu, tenaga honorer di sektor pendidikan disebut masih bisa menerima insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meski belum memenuhi syarat pengangkatan P3K. Farid berharap adanya terobosan kebijakan yang dapat membantu penyelesaian masalah ini tanpa membebani anggaran daerah.
Kedua, persoalan layanan air bersih juga dibahas intensif. DPRD menilai tarif Perumda Tirta Barito yang masih di bawah standar minimum menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang berulang. Hal ini berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD Barsel mendesak instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tarif dan manajemen layanan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada warga.
Ketiga, melalui forum RDP ini, DPRD berharap dapat mendorong perbaikan nyata dalam sistem pelayanan publik serta memberikan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan tenaga honorer di wilayah Barsel.
