Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi, mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui dukungan kebijakan anggaran yang lebih terarah. Salah satu usulannya adalah melakukan penyesuaian skema mandatory spending (belanja wajib) infrastruktur dalam APBD 2027.
Politisi Fraksi PKS tersebut menyarankan agar belanja wajib infrastruktur tidak hanya terpaku pada pembangunan jalan dan jembatan. Ia menilai, alokasi tersebut seharusnya juga mencakup pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pangan secara langsung.
Hal ini disampaikan Firman usai mengikuti rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel terkait pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025, Rabu (25/3/2026).
Firman mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan alokasi anggaran tahun 2026 pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi II yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan pilar utama dalam menjaga ketersediaan pangan di Banua.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya menjadi wacana. Dukungan anggaran yang tepat sasaran sangat dibutuhkan agar program di lapangan berjalan efektif,” tegas Firman.
Menurutnya, regulasi mengenai pengkodean belanja infrastruktur sebenarnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperluas definisi pembangunan. Hal ini mencakup irigasi, lumbung pangan modern, hingga fasilitas distribusi hasil pertanian.
Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan evaluasi dan penyesuaian komposisi belanja infrastruktur dalam APBD 2027. Langkah ini dinilai krusial agar upaya penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan dapat tercapai secara maksimal.
