Martapura,wartaberitaindonesia.com – Kabupaten Banjar mencatat angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Kalimantan Selatan. Data per Mei 2025 menunjukkan ada 12.752 anak yang masuk kategori ATS. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar membentuk Tim Koordinasi Penanganan ATS.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai pembentukan tim koordinasi adalah langkah positif untuk mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten Banjar.
“Tidak ada kata terlambat dalam dunia pendidikan. Yang penting semua stakeholder bisa bergerak cepat,” ujarnya, Senin (30/6)
Menurut Sarwani, tingginya angka ATS di Kabupaten Banjar bukan semata karena anak putus sekolah. Ia menjelaskan sebagian besar disebabkan lembaga pendidikan yang terdaftar namun tidak menerapkan Kurikulum Standar Nasional. Akibatnya, data pemerintah pusat tidak mengakui para siswanya sebagai anak sekolah.
Dalam waktu dekat Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar akan melakukan rapat koordinasi dengan semua Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar demi mencari solusi terbaik percepatan pengentasan ATS.
“Selain itu, ada juga lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tapi belum terdaftar sama sekali. Inilah yang sangat ironis,” ungkap politisi NasDem yang juga Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel itu.
Sarwani mengapresiasi upaya jemput bola Pemkab Banjar untuk menuntaskan persoalan ATS, namun ia menekankan pentingnya peran semua pihak.
Ia juga mengimbau lembaga-lembaga pendidikan yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Education Management Information System (EMIS) segera melengkapi administrasi dan mengikuti kurikulum standar nasional atau mengikuti program PKBM yang tersedia melalui dinas pendidikan.
“Ini tantangan besar bagi semua stakeholder. pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bergandengan tangan,” katanya.
Pemkab Banjar melalui tim koordinasi yang baru dibentuk menargetkan penurunan angka ATS secara bertahap, dengan memetakan penyebab dan solusi di setiap wilayah kecamatan.
