Banjarmasin,wartaberitaindonesia.com – Kontribusi Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) seperti Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan petugas pemadam kebakaran (PMK) di Kabupaten/Kota ikut memberikan andil penting dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) yang sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Hal tersebut diakui Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel,
Firman Yusi, SP mengingat potensi hot spot di sejumlah titik berdampak terhadap kualitas udara yang semakin tidak sehat di tengah musim kemarau, terlebih upaya penanganan tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah melainkan peranan masyarakat tak kalah pentingnya.
“Sekarang kualitas udara di banua sangat buruk, tentu peran serta relawan UPBS sangat diapresiasi positif,” kata Firman kepada wartaberitaindonesia.com,
Jumat (29/9).
Ia menambahkan dari informasi yang didapat saat ini tidak sedikit unit, prasarana hingga operasional penanggulangan bencana swadaya masyarakat mulai menghadapi kesulitan seiring tingginya kebakaran baik pemukiman maupun hutan dan lahan.
Sebagai contoh di Banjarmasin dalam sebulan terakhir saja sudah berapa kali terjadi kebakaran, oleh karenanya BPK maupun PMK swadaya swasta berbasis relawan kemanusiaan ini perlu mendapatkan perhatian serius.
“Karena mereka mengandalkan dana sumbangan warga, internal relawan hingga harus merogoh kocek pribadi,” ujarnya.
Politisi PKS ini mengingatkan kembali bahwa Pemda memiliki anggaran penanggulangan melalui BPBD baik yang sudah teralokasikan hingga berbentuk Belanja Tidak Terduga (BTT), dana tersebut bisa dimanfaatkan termasuk menggalang dukungan badan-badan usaha swasta melalui CSR-nya.
“Saat ini sahabat relawan kita sedang fokus bahu-membahu mengatasi bencana tanpa sempat memikirkan operasionalnya. Disinilah pemerintah dirasa perlu memfasilitasi mereka, jangan abaikan perlindungan keselamatan selama para sahabat relawan ini bekerja,” pungkasnya.
