Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel sekaligus Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan saat ini pihaknya tengah berupaya menyusun item pembahasan raperda tersebut bersama Pemprov.
Hal itu disampaikan Yani Helmi saat menggelar sosialisasi Raperda tentang pajak dan retribusi daerah, di RT 12 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (2/10).
“Di dalam aturan tersebut agar nantinya memberikan hasil manfaat dengan tujuan bisa dirasakan masyarakat, oleh karenya publik harus mengetahui mekanismenya termasuk jika ada perubahan dalam regulasi produk hukum daerah ini,” ujarnya kepada wartaberitaindonesia.com usai sosialisasi.
Dijelaskan, raperda ini menyangkut tentang pajak dan retribusi yang notabene kewajiban setiap lapisan masyarakat, Perda baru nanti ada dua tarif yang dinaikkan dan ada diturunkan supaya seimbang.
“Dari pajak atau retribusi itu harus disosialisasikan agar mereka mengetahui kemana uang mereka bayarkan selama ini. Seperti untuk membangun jalan, infrastruktur dan lainnya demi kesejahteraan masyarakat, artinya potensi peningkatan pembangunan itu penting demi kelancaran perputaran perekonomian secara luas,” terangnya.
Sementara, Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah menuturkan realisasi capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga triwulan ketiga (Januari-September) tahun 2023 mencapai 81 persen. Semua itu karena tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP). Tentunya ini tidak terlepas dari program penghapusan denda yang diberikan Pemprov Kalsel dalam rangka HUT Kalsel.
“Kami mengapresiasi sosialisasi pajak daerah ini kelahiran bawah di masyarakat, selain itu capaian 81 persen realisasi pajak sebenarnya melebihi target yang hanya 65 persen,” tukas Indra.
