Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali berharap keberadaan komite sekolah benar-benar menempatkan posisi yang bijak dalam menjaga kualitas pendidikan, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016, yakni ada empat (4) poin utama regulasi dalam menjalankan tugas dan fungsi seluruh Komite sekolah.
Disebutkannya empat poin utama tersebut, diantaranya:
1. Pemberian pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di setiap satuan pendidikan.
2. Pendukung (Supporting Agency) baik secara finansial, pemikiran hingga tenaga.
3. Fungsi Control (Controlling Agency) bersifat transparansi dan akuntabilitas.
4. Mediator (Mediator Agency) sebagai fungsi penengah antara Pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan pendidikan.
“Jika melihat tupoksi diatas maka keberadaan komite ini harus dipegang oleh orang yang benar-benar memahami sesuai regulasi dan kultural masyarakat kita,” katanya kepada wartaberitaindonesia.com, Kamis (25/1).
Terlebih lanjutnya, jika itu berkaitan dengan adanya opsi sumbangan atau dana diharuskan melibatkan orang tua (wali murid) maka posisi komite ini harus benar-benar bijak melihat berbagai pertimbangan yang matang.
“Jika harus begitu maka komite jangan menetapkan nominal angka dan batas waktu,” ujarnya
Ia menambahkan dalam setiap kesempatan tentu diharapkan keberadaan komite sekolah ini tak sekedar pelengkap semata, apalagi sampai menjadi wadah tanpa memberikan kemaslahatan orang banyak terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan.
Seperti halnya pendanaan harus mengedepankan kondisi peserta didik di keluarganya dan harus diberikan pengecualian jika yang bersangkutan memiliki kartu PKH atau Indonesia pintar artinya mereka tergolong masyarakat menengah ke bawah.
“Ya, jangan disamaratakan bagi mereka yang tergolong mampu meski dimata kita nominalnya kecil tapi bagi yang tidak mampu justru jadi beban, ” ujarnya.
Matnor juga mengharapkan atensi dari masyarakat ini bisa dijadikan bahan evaluasi di seluruh jenjang pendidikan khsususnya tingkat SDN dan SMPN di Banjarmasin, “Tujuannya menjaga marwah dan kualitas pendidikan itu sendiri termasuk bagi seluruh komite sekolah menciptakan gagasan kreatif berupa gagasan inovatif tanpa selalu berorientasi pada anggaran atau dana,” tukasnya.
