Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar mengapresiasi masukan dari berbagai pihak dan terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk saran dan keinginan dari para wakil rakyat.
“Hanya saja memang
berkaitan pembayaran klaim Fasilitas kesehatan (Faskes) sepanjang tahun 2024 cukup lancar. Kami tentu berusaha melakukan fasilitasi jaminan kesehatan dengan objektif, transfaran dan profesional,” katanya, Kamis (9/1).
Secara terperinci dia memastikan sepanjang tahun lalu tidak terdapat keterlambatan pembayaran, baik Faskes Tingkat Pertama (FKTP) maupun Faskes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), termasuk pelayanan di RSUD Ulin dan Ansyari Saleh.
Selain itu jika ada klaim pembayaran tertunda disebabkan kelengkapan administrasi pihak rumah sakit sehingga tidak bisa dilakukan pencairan.
“Tertunda itu tidak lama karena proses administrasi kurang lengkap dari pihak pengelola rumah sakit atau faskes,” ujarnya.
Ia juga menegaskan jika dalam perjalanannya faskes telah melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan, seterusnya proses verifikasi dan pembayaran atas klaim pending tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Maka dari itu pihaknya memastikan keterlambatan pembayaran jaminan kesehatan bagi kepesertaan bukan dari pihak manajemen BPJS.
“Pihak managemen tetap berkomitmen memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada seluruh kepesertaan JKN dan koordinasi dengan seluruh faskes terus dilakukan, ” jelasnya.
Perihal keberadaan petugas BPJS satu orang ditugaskan disetiap rumah sakit disertai kontak PIC petugas tersebut, masyarakat juga bisa melihat di poster terpampang jelas dipasang disetiap rumah sakit.
“Prinsipnya managemen memastikan seluruh peserta JKN mendapatkan layanan kesehatan secara optimal tanpa hambatan, sesuai prinsip gotong royong dan keberlanjutan,” tukasnya.






