Batulicin, wartaberitaindonesia.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (16/12) sore.
“Derasnya arus informasi di media sosial (Medsos) yang sulit dibendung saat ini menjadi ancaman serius bagi kita semua dan negara, terlebih generasi muda,” kata Yani kepada
wartaberitaindonesia.com di sela kegiatan sosialisasi.
Disebutkan, informasi itu baik berupa konten tulisan atau video maupun gambar yang belum jelas kebenarannya, “Terlebih jika informasi itu mengandung pemahaman menyesatkan seperti radikalisme dan berita bohong (hoaks),” ujarnya.
Oleh karena itu menurut Yani pentingnya pengetahuan ideologi Pancasila dan Wasbang dalam upaya konkrit untuk mencegah paham radikalisme dan hoaks sehingga setiap personal tidak mudah terintimidasi.
Diharapkannya tidak sebatas generasi milenial saja melainkan penyelenggaraan sosialisasi ini dapat secara penuh dicerna dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di samping perlunya menguatkan pemahaman agama agar tidak mudah terprovokasi dan saling mengingatkan agar cerdas dan bijak dalam bermedsos.
“Kita menghendaki ancaman radikalisme melalui jejaring sosial dapat ditekan dan dibumihanguskan supaya tidak ada perpecahan antar sesama,” tegas politisasi Golkar ini.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel, Harry Widhiayatmoko menuturkan, rasa cinta terhadap NKRI itu harus benar-benar tertanam di setiap jiwa diantaranya dengan saling menghargai dan menghormati dan menghargai privasi setiap orang.
“Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, maknanya adalah
menerima segala perbedaan agama, pandangan, budaya, adat dan lainnya,” terangnya.
Disebutkan empat pilar berbangsa dan bernegara yang harus ditanamkan di setiap jiwa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tungga Ika.
Kesemuanya ini tegasnya tak lain untuk menerima perbedaan dan mampu bersatu menjadi negara kuat.
“Saat ini Pemprov Kalsel ikut mendorong penekanan provokasi negatif yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin kuat,” tutupnya.
