Marabahan, wartaberitaindonesia.com – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Batola, Rabu (17/9/2025) pagi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batola
Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono didampingi Komisi Gabungan.
Pada kesempatan tersebut Gapensi Batola menyuarakan kekecewaan terhadap minimnya transparansi dalam proses pengadaan proyek konstruksi di wilayah mereka.
Gapensi berharap kepala daerah hadir langsung, namun Bupati H Bahrul Ilmi dan Sekdakab Zulkipli Yadi Noor berhalangan hadir.
Ketua Gapensi Batola, Alimansyah, mempertanyakan lambatnya turunnya proyek konstruksi tahun ini. Ia menilai hanya sebagian kecil proyek yang muncul, itupun bernilai besar dan justru dikerjakan oleh kontraktor luar daerah.
“Kami ingin tahu kenapa proyek belum turun. Justru yang ada, malah dikerjakan kontraktor luar dan menggunakan e-catalog versi 5 yang dari awal kami anggap kurang transparan,” ujarnya.
Gapensi juga menyoroti lambatnya transisi dari e-catalog versi 5 ke versi 6, yang disebut menjadi alasan proyek tidak kunjung berjalan. Namun, mereka mempertanyakan mengapa sejumlah pihak tetap bisa bekerja di tengah transisi tersebut.
“Sementara kami menunggu aturan e-catalog versi 6, pihak lain tetap bekerja. Jangan sampai nanti proyek dikebut di akhir tahun dan kami yang disalahkan jika tak selesai,” ungkap anggota Gapensi, H Mahali.
Ketua Dewan Pengawas Gapensi Batola, H Kursani, mengungkap pernah dipanggil Bupati menjelang Idulfitri 1446 H. Dalam pertemuan itu, Gapensi diminta membuat surat dukungan kepada PD Aneka Usaha Selidah (AUS) untuk mengikuti tender proyek. Namun, posisi Gapensi hanya sebagai subkontraktor.
Beberapa bulan kemudian, PD AUS diketahui memenangkan empat paket proyek di Dinas Kesehatan dengan total pagu miliaran rupiah. Gapensi sempat mengikuti tender, namun lelang dibatalkan karena ada item “sondir” yang disebut tertinggal. Setelah diulang, PD AUS memenangkan seluruh paket dengan penawaran lebih tinggi.
“Padahal sondir biasanya ada di tahap perencanaan, bukan pelaksanaan. Ini membuat kami curiga prosesnya tidak fair,” jelas Agus Heriyadi, anggota Gapensi.
Gapensi juga kecewa karena tiga proyek besar lainnya di Dinas Kesehatan, yang masih menggunakan e-catalog versi 5 antara Maret–Juli 2025, juga diberikan kepada kontraktor luar, di antaranya:
Puskesmas Anjir Muara oleh PT Takabeya Teknik Konstruksi (Gorontalo) – Rp2,78 miliar, Puskesmas Anjir Pasaroleh CV Bintang Mandiri Nusantara (Kapuas) – Rp2,78 miliar, Labkesmas Tier 2 Marabahanjuga oleh CV Bintang Mandiri Nusantara – Rp14,16 miliar.
“Alasannya karena nilai proyek besar dan harus dipercepat, tapi tetap saja tidak melibatkan kontraktor lokal,” sesal Agus.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Disperkim sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Batola, H Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi akibat transisi ke e-catalog versi 6 yang sempat terkendala teknis.
“Alhamdulillah kendala sudah diatasi. Dalam sepekan ke depan, akan ditayangkan 21 paket proyek di e-catalog versi 6,” ungkapnya.
Rinciannya, 16 paket di Bidang Bina Marga, 5 paket di Bidang Sumber Daya Air
Sementara dan Bidang Cipta Karya masih menunggu master produk dari LKPP.
Akhdiyat menambahkan bahwa sistem zonasi dalam e-catalog 6 akan lebih menguntungkan pengusaha lokal, karena hanya kontraktor dalam zona Batola yang dapat diundang.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana, berjanji akan menjembatani permintaan audiensi Gapensi dengan kepala daerah.
“Kalau memang perlu pertemuan dengan Bupati dan Sekdakab, kami siap memfasilitasi. Surat dari Gapensi sudah masuk, hanya belum ditindaklanjuti,” tegasnya.
Gapensi Batola menegaskan, mereka tidak berniat menyalahkan pihak tertentu, tetapi berharap adanya solusi bersama untuk menciptakan iklim usaha konstruksi yang adil dan sehat di Batola.
