Kandangan, wartaberitaindonesia.com– Enam fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi, Rabu (12/6/2024).
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Muhlis Ridani mempertanyakan defisit kegiatan non operasional apa yang dipergunakan dan bagaimana pengelolaannya.
“Apa kebijakan Pemkab HSS agar tidak terjadi lagi defisit anggaran ke depannya,” tanyanya.
Jubir Fraksi Nasdem Haidir Sani menyarankan, Pemkab HSS tetap meningkatkan pengawasan, koordinasi dan kinerjanya, agar dapat mempertahankan Kembali prestasi yang telah diraih selama ini.
“Karena dengan lewat pengawasan dan koordinasi serta kinerja prestasi yang membanggakan dapat diraih,” katanya.
Jubir Fraksi PKS Iwan Setiawan mengapresiasi kepada Pemkab HSS atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya. Serta menyetujui Raperda untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
“Pertanyaan hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan selanjutnya,” ujarnya.
Jubir Fraksi PKB Yuniati memberikan saran, agar mengefektifkan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung, kualitas sarana dan peningkatan prasarana harus ditingkatkan, tingkat kesejahteraan sosial masyarakat masih kurang maskimal.
“Serta perlu peningkatan pada infrastruktur jalan dan drainase, mulai dari Kota Kandangan sampai ke buncu-buncu desa di Kabupaten HSS,” sarannya.
Jubir Fraksi Gerindra-PAN Surya Rizani mengatakan, keberhasilan yang sudah telah dicapai Pemkab HSS tetap dipertahankan. Sementara kekurangan kesempurnaan dapat diperbaiki.
“Guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari,” harapnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi PDI-P Syaripudin mengatakan, ke depan Pemkab HSS harus lebih bekerja keras untuk mendorong peningkatan sumber daya anggaran.
Untuk itu, perlu adanya pembenahan diantaranya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan sumber daya fiskal, kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik.
“Manfaatkan anggaran secara optimal untuk mencapai target pembangunan,” ujarnya.
