Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi, SP mengungkapkan, pengembangkan pertanian berbudaya korporasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu diapresiasi dan didukung, mengingat program Pemerintah Daerah ini mengedepankan konsep kelompok petani dengan mengadopsi prinsip dan praktek mengutamakan aspek budaya korporasi dalam kegiatan pertanian mereka.
Upaya ini menurutnya tentu sejalan dengan Pemerintah dalam memaksimalkan sektor kemandirian pangan berkelanjutan. Apalagi program tersebut mencuat dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029.
“Mengembangkan konsep ini bukannya tanpa tantangan, oleh karena itu pengembangan konsep revousi pertanian di Banua harus terlaksana,” kata Firman Yusi, Rabu (2/4) di Banjarmasin.
Pergeseran dari praktek bertani tradisional seringkali bersifat individualistik menuju model lebih terorganisir, berorientasi bisnis dan berpotensi kolaboratif.
Artinya konsep ini mengedepankan profesionalisasi pertanian melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam bertani untuk beroperasi lebih efesien, mengakses sumber daya yang lebih baik serta bersaing lebih efektif di pasar.
Selama ini faktanya
bidang pertanian digeluti mereka berusia di atas 40 tahun, sementara minat anak muda di bidang ini relatif rendah
“Melihat fenomena ini perlunya perubahan cara berfikir dan bertindak, Pemprov Kalsel harus mengambil langkah efektif progresif untuk itu,” harapnya.
Politisi PKS ini mengatakan, tantangan perubahan iklim dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) berpengaruh besar, cuaca ekstrim dan banjir menjadi salah satu penyebab gagalnya dunia pertanian selama ini.
“Oleh karena itu upaya rekayasa lingkungan pertanian berbasis sistem pengairan didukung infrastruktur harus menjadi perhatian Pemprov dengan kolaborasi lintas SKPD, termasuk membuka ruang intervensi swasta, baik melalui program CSR maupun kerjasama B to B antara usaha besar dengan korporasi petani,” tukasnya.
