Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Isu mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan lembaga yang berimplikasi hingga ke daerah dipastikan hal itu tidak benar.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim mengatakan
memang isu rasionalisasi (pemangkasan) APBN dan APBD untuk efisiensi keuangan negara memang diperlukan dengan melihat skala prioritas demi kepentingan rakyat.
“Kami melihat ada pos peruntukan lebih bermanfaat dari uang rakyat itu demi kepentingan rakyat,” ujarnya, Senin (17/2).
Habib Umar menyebutkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Namun ia memastikan
langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran di Kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer yang sudah mengabdi dengan baik
“Ya, pemerintah akan melakukan penelitian kembali agar efisiensi tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan berharap tetap dapat memberikan kinerja optimal terhadap pelayanan publik,” harapnya.
Politisi PKS ini menegaskan rekonstruksi anggaran tengah dilakukan bertujuan melihat kembali besaran anggaran masing-masing Kementerian dan lembaga.
Oleh karena itu menurutnya, penelitian
lebih lanjut langkah efisiensi tersebut tidak mempengaruhi belanja langsung untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik hanya saja seluruh kepala daerah dilarang merekrut tenaga honorer baru, staf khusus dan lain-lain
“Kami tetap kawal ini mengingat pekerja honorer demi menjaga kestabilan perekonomian keluarga mereka,” tukasnya.
