Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Pasca diumumkannya susunan Kabinet Merah Putih Prabowo Subiyanto-Gibran R tidak ada satupun perwakilan dilirik dari suku Dayak untuk diberikan kepercayaan sebagai salah seorang menteri, wakil menteri maupun jabatan strategis lainnya.
Ketua Dayak Organisasi Internasional (DIO) Kaukus Kalimantan Selatan (Kalsel), Bujino K. Salan, S.H., M.H menilai hal tersebut sebagai bentuk indikasi keberadaan Dayak di Nusantara terpinggirkan (tersisih) bahkan tidak diperhitungkan secara geopolitik dan aspek kebijakan.
“Kami menyayangkan saja satu orangpun tidak ada orang dayak menjadi menteri atau jabatan lainnya,” kata Bujino, Jumat (25/10) di Banjarmasin.
Di sisi lain perpindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim) menurutnya, disadari atau tidak menjadi
salah satu faktor pengusik kegelisahan masyarakat Dayak, bahkan tidak sedikit beralih tempat tinggal padahal secara etika suku Dayak Kalimantan tidak pernah menghalangi atau menentang keras proyek pembangunan IKN.
“Kontribusi terhadap IKN sendiri masyarakat Dayak tidak pernah dilibatkan, namun secara personal mereka memaklumi nya,” ujarnya.
Bujino juga mempertanyakan kontribusi nyata terhadap IKN padahal seharusnya masyarakat Dayak sendiri bisa dilibatkan secara profesional karena secara kultural, pengetahuan mereka sudah berpikir modern bahkan kualitas SDM bisa dipertanggungjawabkan.
Selain itu dalam kehidupan sehari-hari sangat menjunjung tinggi stabilitas kerukunan kekeluargaan, adat, tradisi dan budaya baik yang menetap di pegunungan, pedalaman, hingga di perkotaan
“Ada rasa kecewa dan ketidakadilan dalam bentuk perlakuan serta perhatian Pemerintah,” ucapnya.
Dia menegaskan DIO Kaukus Kalsel berikrar
menggugat ketertinggalan dan rasa ketidakadilan selama ini terlebih Kalimantan sumber penyumbang dewasa ke pemerintah pusat, baik sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, sawit, hasil alam, hasil hutan dan lain-lain.
“Kita tunggu kelanjutan keputusan musyawarah bangsa Dayak Kalimantan, apakah mendukung pembangunan IKN atau mencabut dukungan IKN karena jauh dari kesan penghargaan Pemerintah pusat terhadap penduduk asli Kalimantan,” tandasnya.
