Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com– Aspirasi dari berbagai daerah sangat penting untuk diakomodir maka
kepada pemerintah provinsi agar bisa membuka pintu jalur komunikasi kepada pemkab maupun pemkot termasuk para wakil rakyatnya.
Hal tersebut disampaikan
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), HM Lutfi Saifuddin kepada wartaberitaindonesia.com Minggu (20/2).
“Ini agar bisa mewujudkan realisasi dari setiap aspirasi maupun keinginan masyarakat perihal pembangunan dan pelayanan di daerah masing-masing,” harapnya.
Polisiti dari partai Gerindra ini menjelaskan, Provinsi Kalsel tidak mempunyai wilayah, kapasitasnya hanya koordinator dan sinergitas saja antara DPRD dengan pemerintah provinsi.
“Hal ini menjadi krusial sebab dalam setiap kesempatan reses menjemput aspirasi di 16 titik justru banyak yang disampaikan perihal pembangunan maupun peningkatan infrastruktur yang notabennya menjadi kewenangan Pemkab atau Pemkot,” bebernya.
Namun demikian menurutnya jika ada hal yang menyangkut kewenangan Pemprov maka hal itu bisa saja dilakukan berupa mengambil kebijakan.
Dicontohkannya seperti perbaikan jalan lingkungan dan fasilitas umum ini kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, justru ini seringkali disampaikan masyarakat karena sangat berkenaan dengan kehidupan warga setempat.
“Dalam upaya mengakomodir aspirasi harus ada singkronisasi kuat bukan saja terkait kewenangan namun bisa sejalan dengan apa yang disampaikan rakyat karena mereka lebih merasakan dan apa yang diperlukan di wilayah mereka,” tukas Lutfi.
