Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Upaya panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dalam mendorong modernisasi tata kelola penerimaan daerah kembali membuahkan hasil. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2025, Pemprov Kalsel resmi menerima Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi bagi pemerintah daerah dengan implementasi terbaik Diagnostic Tools Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Acara tahunan tersebut digelar pada Jumat (28/11), di Banjarmasin, mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Pertemuan ini juga turut menghadirkan arahan Presiden Republik Indonesia.
Penghargaan Award 2025 menjadi salah satu sorotan utama, menegaskan bahwa Kalsel berada pada jalur transformasi digital yang tepat dan progresif dalam pengelolaan fiskal daerah.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalsel tidak sekadar mengikuti arus digitalisasi, tetapi mampu memimpin dengan capaian nyata. Pemerintah Provinsi bersama seluruh kabupaten/kota dinilai berhasil memanfaatkan Diagnostic Tools ETPD sebagai dasar perumusan kebijakan, penguatan data, dan penyusunan rencana aksi yang terukur.
Kepala Bapenda Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bukti keseriusan daerah dalam membangun tata kelola penerimaan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.
“Transformasi digital berbasis data telah menghantarkan Banua menjadi salah satu yang terdepan. Ini adalah kerja bersama seluruh pemerintah daerah, dan tentu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Subhan dalam sambutannya.
Dengan diraihnya penghargaan Implementasi Diagnostic Tools Terbaik, Pemprov Kalsel memastikan akan terus mengoptimalkan digitalisasi fiskal daerah. Beberapa agenda penguatan yang akan dilanjutkan antara lain:
Meningkatkan kualitas data dan tata kelola penerimaan daerah; Memperluas digitalisasi layanan pajak dan retribusi; Mendorong penerapan transaksi non-tunai di seluruh kabupaten/kota; Memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia, DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus memimpin modernisasi fiskal daerah demi menghadirkan layanan yang lebih efisien, meningkatkan penerimaan daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
