Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Wakil Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Gina Mariati mengungkap perihal ketidaksamaan data Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel dengan laporan kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel saat paripurna, beberapa waktu lalu.
“Adanya pembanding ketidaksamaan data ini maka sebagai lembaga pengawasan di legislatif Komisi IV tidak memiliki data pasti,” kata Gina Mariati didampingi anggota Pansus IV lainnya Hj Hariyati dan Firman Yusi kepada
wartaberitaindonesia.com, Kamis (28/3).
Atas nama lembaga DPRD Kalsel dia meminta dengan hormat agar draf laporan klarifikasi kebenarannya disampaikan secara tertulis dan profesional oleh Dinsos dengan harapan bisa menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar tidak ada mis komunikasi.
“Terlebih jika itu dinilai urgensi seperti LKPJ kepala daerah karena ini berkaitan sekali dengan penggunaan uang negara,” tegasnya.
Sementara itu anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor saat paripurna menyampaikan anggaran Dinsos hanya Rp91 miliar, sementara SKPD terkait dalam hal ini Dinsos menyampaikan pagu anggaran Rp108 miliar, artinya ada yang tidak balance atau selisih Rp17 miliar.
“Ini sama saja mempertaruhkan nama kepala daerah apalagi jika itu disampaikan melalui buku resmi bahkan sampai diperbanyak di DPRD maka ini dinilai sangat krusial,” ujarnya
“Ya, tadi waktu RDP dengan Dinsos kami sampaikan menunda rapat karena data yang terlalu jauh berbeda,” pungkasnya.
