Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Komisi IV menggelar rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel, Rabu (7/1). Rapat tersebut membahas aspirasi terkait kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi SMK swasta pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka. Tujuannya agar SMK swasta dapat menyampaikan masukan dan harapan, khususnya terkait penyesuaian alokasi Bosda yang dinilai mengalami pengurangan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, MKKS SMK Swasta menyampaikan keberatan atas berkurangnya besaran Bosda. Mereka berharap dukungan anggaran dapat dikembalikan seperti semula demi menjaga keberlangsungan operasional sekolah serta kualitas layanan pendidikan vokasi.
Jihan menegaskan bahwa aspirasi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat peran strategis SMK swasta dalam mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing.
“SMK swasta berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kalsel sepakat menyampaikan aspirasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel untuk dibahas lebih lanjut.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Ia berharap ke depan anggaran pendidikan dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi pengurangan Bosda.
DPRD Kalsel pun menegaskan komitmennya mendorong kebijakan anggaran pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di Banua.
“Kami dari Disdikbud akan memperjuangkan anggaran hibah Bosda sekolah swasta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya.
