Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi mendukung peningkatan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di banua.
Berdasarkan fakta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya, salah satunya kekerasan di lingkungan sekolah yang sempat viral sehingga mendapatkan sorotan
“Apapun alasannya kekerasan itu bukan solusi hal ini penting diedukasi kepada masyarakat,” kata Firman kepada
wartaberitaindonesia.com, Senin (14/8)
Menurutnya, ada hal krusial dalam menerapkan program edukasi terarah dan sistematis baik dari ilmu agama dan budaya, khususnya akhlak, tatakrama dan sopan santun karena masalah kekerasan perempuan dan anak ini rentan terjadi baik psikis mental hingga fisik.
“Oleh karena itu kita semua perlu mendukung agar kejadian serupa tidak terulang baik di rumah tangga, lingkungan masing-masing hingga sekolah termasuk tempat keramaiam lainnya,” tuturnya.
Firman mengungkapkan
data Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk kontribusi perempuan di Kalsel terhadap pendapatan keluarga masih di bawah rata-rata nasional.
“Pemda harus bisa memberikan dukungan kewirausahaan perempuan khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi, pendidikan, pengetahuan hingga keterampilan,” harapnya
Jika melihat alokasi anggaran lanjutnya, untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalsel masih relatif kecil di tingkat Kementerian.
“Karena itulah kami menginginkan di APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024, alokasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa ditingkatkan,” usulnya.
“Ya, adanya tambahan beban urusan Keluarga Berencana (KB) juga dibebankan kepada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” pungkasnya.
