Banjarmasin,wartaberitaindonesia.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkunjung ke
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD dan Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kunjungan tersebut terkait
Kurikulum Merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2022 dan sempat menuai pro dan kontra.
“Kurikulum Merdeka ini perlu sinkronisasi hingga ke daerah dan tugas kami di legislatif di Banua bisa memberikan informasi yang benar tentang kurikulum ini secara menyeluruh,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati kepada
wartaberitaindonesia.com di sela kunker ke Ditjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, Senin (28/11).
Menurutnya perlu keakuratan informasi yang jelas dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan sehingga sebagai anggota dewan perlu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
Ditambahkannya, persoalannya ada kekhawatiran kegelisahan dunia pendidikan di Kalsel saat ini, sehingga setiap masalah di tengah-tengah masyarakat diperlukan solusi dan tidak sekedar memberikan harapan semata namun hal konkrit berupa tindakan nyata sebagai solusi di daerah kami.
“Hal ini setelah melihat kutipan berita dari media, yakni kurikulum merdeka dikhawatirkan dijadikan kelinci percobaan baik dari tenaga pendidik kepada peserta didik,” ungkapnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kalsel,
Hasib Salim menuturkan secara menyeluruh memang Dinas Pendidikan Kalsel telah menerapkan Kurikulum Merdeka ini kepada seluruh SMK di Kalsel.
Meski terkesan diwajibkan padahal tidak harus demikian karena prinsipnya melihat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan di masing-masing unit sekolah.
“Kami berharap Kalsel nantinya menjadi contoh untuk penerapan kurikulum ini dan kami siap mendukung dilaksanakannya dengan melihat kemampuan di masing-masing sekolah, ” harap Hasib.
Kemudian Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen PAU Dikdasmen Kemendikbud Dikti RI, Fauzi Eko Pranyono menuturkan Kurikulum Merdeka ini salah satu program merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter profil pelajar pancasila, namun prinsipnya kurikulum merdeka masih berupa opsi bukan kewajiban, artinya bisa berubah mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi.
“Intinya tidak dipaksakan, silahkan satuan pendidikan memilih sesuai kondisi dan kebutuhannya jangan ada interfensi mereka yang tahu kebutuhan mereka silahkan,” tukasnya.
