YLKI Kalsel Tak Sependapat Penertiban Jasa Listrik PLN Libatkan Penegak Hukum

Teks Foto : Ketua YLK Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani. (ist)

Banjarmasin,
wartaberitaindonesia.com – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr. Akhmad Murjani
menegaskan tidak sependapat dalih PT. PLN Persero jika melaksanakan penertiban jasa listrik dari rumah ke rumah pelanggan atau konsumen melibatkan aparat penegak hukum dengan dalih pendampingan.

Hal ini mengaca dari PT. AM sama-sama menyediakan jasa layanan namun jika terjadi masalah antara penyedia jasa dengan konsumen langsung tidak ada kendala berarti yang dinilai sangat krusial.

Bacaan Lainnya

“Ya, artinya selama ini lancar saja, kedua belah pihak saling mengerti dan memahami antara tugas dan kewajiban di lapangan,” ujarnya kepada wartaberitaindonesia.com,
Selasa (28/11).

“Menyikapinya hanya
dievaluasi dan solusi efektif tanpa melibatkan penegak hukum kasihan masyarakat dibuat takut,” imbuh Murjani.

Dia mengingatkan seharusnya pihak manajemen PLN lebih peduli lagi terhadap hak dan kewajiban ini. Carilah solusi yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan kasus surat P2TL yang ditembuskan.

Seharusnya itu tidak perlu terjadi, selain itu lakukan cek lokasi bersama Tim PLN, dengarkan keluhan atau kronologisnya serta lakukan evaluasi untuk tindak lanjutnya atas dugaan pelanggaran tersebut.

Masyarakat berhak meminta mediasi kepada lembaga Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) jika ada hal dinilai jauh dari kesan keadilan.

“Sudahkah pihak PLN memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah yang tidak boleh dilakukan kami khawatir pelanggan kurang paham hal ini,” jelasnya.

Lanjut Murjani jika ingin memberikan rasa berkeadilan ada pengamalan Pancasila yang perlu diterapkan, yakni sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradap dan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dari dua poin itu jika dilihat kasus kebakaran rumah pelanggan tanpa ada kesalahan atau kesengajaan atau diduga arus pendek aliran listrik, maka belajar dari sini seharusnya pihak manajemen PLN menyediakan jasa pendampingan juga agar pelanggan bisa merasakan keadilan tersebut,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *