Banjarmasin, wartaberitaindonesia.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Harry Khairil Hadi mengungkapkan ada
24.577 unit rumah tak layak huni di Banua.
Oleh karena itu ia
berharap Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menciptakan perumahan layak, aman, nyaman, terjangkau dan berkelanjutan serta dilengkapi sanitasi.
Menurutnya diperlukan kolaborasi secara intensif semua pihak, dengan menerapkan program jelas dan konkrit untuk membantu rehabilitasi perumahan tersebut yang tersebar di 13 kabupaten/kota.
“Pembangunan pemukim itu harus memenuhi kaidah kultural dan geografi di kabupaten/kota,” katanya Senin (3/3).
Pemda lanjutnya, harus melaksanakan diantara 17 program prioritas nasional, diantaranya pemukiman rakyat yang layak huni, sehingga pentingnya dukungan pengembang, swasta dan perbankan.
Hal tersebut mutlak sebab keterbatasan anggaran baik APBN maupun APBD.
“Kami mengingatkan program pemukiman layak huni sebanyak 3 juta unit secara nasional dilaksanakan bertahap diantaranya 2 juta unit di pedesaan sisanya 1 juta unit di perkotaan,” ujarnya.
“Makanya di sini tuntutan kepengembang perumahan diperketat agar hunian benar-banar layak huni,” tegas politisi NasDem ini.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan perumahan itu menyasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) upaya yang dilakukan diantaranya memberikan subsidi, menekan harga jual, suku bunga perbankan termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PMG).
