Ketua DPRD Kalsel Hadiri Penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024

Teks foto: Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK bersama Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor pada acara penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 ke pemda 13 kabupaten/kota, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (1/12/2023). (istimewa)

Banjarbaru, wartaberitaindonesia.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK
menghadiri acara serah terima Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 ke Pemda 13 kabupaten/kota, di Gedung Idham Chalid,
Setda Provinsi Kalsel, Jumat (01/12/23). Acara
dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kalsel.

Supian dalam sambutannya berpesan agar DIPA dan TKD TA 2024 ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, efektif dan akuntabilitas demi mewujudkan pembangunan yang merata di Kabupaten/Kota dengan mengedepankan skala prioritas baik fisik, SDM yang berafiliasi kepada kesejahteraan rakyat banua.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan itu ia juga menyoroti Pemerintah Daerah maupun kelembagaan agar merubah eksekusi kerja diakhir tahun karena itu dianggap kurang baik sehingga harus dirubah.

“Mindset-nya bisa dilaksanakan diawal tahun kalender agar pembangunan segera bisa dinikmati masyarakat,” harapnya.

Sementara Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor menegaskan bahwa
penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD ini sangat penting sebagai acuan para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif pada 2024.

Hal ini jelasnya, sesuai arahan Presiden agar konsen meperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja seiring gejolak ekonomi global, instabilitas geo politik serta kenaikan suku bunga.

Kemudian realisasi APBN di Kalsel sampai 30 November 2023 pendapatan negara mencapai 106 Persen atau Rp19,83 triliun dari pagu, sedangkan belanja negara sampai di Kalsel 28,86 triliun atau 89,17 persen.

“Semua itu terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar 82 persen sementara BKD 91,52 persen didominasi oleh BPBH dan tertinggi di Kabupaten Balangan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *